MANADO – Kabupaten Talaud memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang paling terendah diantara 15 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Utara.
Perekonomian di kabupaten kepulauan Talaud yang disebabkan oleh kondisi geografis secara kepulauan yang memiliki jarak yang sangat jauh dari pusat perekonomian di Sulawesi Utara yakni kota Manado, sehingga mengakibatkan aktivitas perekonomian di kabupaten Kepulauan Talaud cenderung memiliki biaya yang tinggi baik dari sisi konsumsi maupun sisi produksi. Ditambah lagi, Harga komoditi unggulan seperti cengkih, pala, kopra cenderung murah di tingkat petani, demikian pula hasil alam yang lain.
Menurut Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Manado, Joy Elly Tulung, SE, MSc, PhD, Investasi skala menengah maupun besar masih kurang. Oleh karena itu maka kekuatan sektoral atau lapangan usaha perekonomian di Kabupaten Kepulauan masih tergolong lemah dan kurang prospektif.
“Itulah sebabnya PDRB Kabupaten Talaud Adalah yang terendah di Sulawesi Utara dan itu harusnya menjadi tantangan bagi Pemkab Talaud, karena pemerintah setempat memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah,” kata Joy Tulung.
PDRB memang adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi makro suatu wilayah. Selain itu, juga biasa digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Jika besaran PDRB tinggi maka diharapkan mampu menggambarkan kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut juga tinggi dan berlaku juga sebaliknya.
Dan memang secara akademis banyak penelitian yang menunjukan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada umumnya dan di daerah-daerah seperti provinsi dan kabupaten kota pada khususnya, jadi kalau di Kota Manado PDRBnya paling Tinggi se-Sulawesi Utara artinya memang di Kota Manado lah yang paling menarik perhatian bagi para pencari Kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran pemerintah daerah, dan tenaga kerja.
“Pemerintah daerah hendaknya lebih berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus aktif meningkatkan Investasi di Kabupaten Kep. Talaud dengan mengajak investor dari luar daerah dan juga harus mempermudah regulasi dalam proses perizinan melakukan investasi karena investasi memiliki potensi menciptakan dan menyerap tenaga kerja. Apalagi di era serba digital saat ini, pemerintah diharapkan mampu untuk mengajak masyarakat untuk berinvestasi karena akan menumbuhkan iklim bisnis,” kata Tulung, yang juga sebagai salah satu dosen di Unsrat ini.
Ia juga mengatakan, semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Banyaknya bisnis baru dan UMKM yang bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, yang mana secara jelas akan mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga.
“Pemerintah daerah agar mendorong pertumbuhan sektor industri untuk lebih meningkatkan produksi. Hal ini dapat didukung dengan meningkatkan investasi terkhusus pada sektor industri di Kabupaten Kep. baik itu dalam PMDN maupun PMA. Dengan investasi yang berbentuk padat karya agar lebih kompetitif tanpa mengecualikan pada investasi yang bersifat padat modal. Pemerintah daerah harus aktif untuk meningkatkan PDRB Kabupaten Kep. Talaud dengan cara memaksimalkan PAD melalui sektor pajak maupun dari retribusi daerah agar perekonomian Kabupaten Kep. Talaud dapat meningkat sehingga pemerintah daerah dan swasta dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan membuka lapangan kerja baik di sektor BUMD maupun swasta di Kabupaten Kep. Talaud,” kata Doktor asal belanda ini. (Dyppo)