Oleh: Hesty Sondakh
Di awal 2025, Pemerintah Kota Bitung tidak memulai tahun dengan tepuk tangan. Tidak ada proyek besar yang langsung diumumkan, tidak pula janji ambisius yang dipajang di baliho. Yang pertama kali dihadapi justru angka-angka sunyi: daftar kewajiban lama yang belum terselesaikan sejak 2024.
Saldo kas daerah di penghujung tahun sebelumnya nyaris tak bersisa. Di atas meja, menumpuk catatan tentang tunggakan BPJS, honor tenaga kontrak, dana duka, hingga kewajiban kepada pihak ketiga. Bukan persoalan populer. Tapi menentukan.
Pemerintahan Wali Kota Hengky Honandar dan Wakil Wali Kota Randito Maringka memilih langkah yang tidak selalu disukai publik: membayar utang lama terlebih dahulu. Sebagian ruang fiskal yang seharusnya bisa digunakan untuk program baru, justru diarahkan menutup kewajiban masa lalu.
Sepanjang 2025, pembayaran dilakukan bertahap. Tunggakan BPJS Kesehatan dari 2024 mulai diselesaikan. Honor tenaga kerja kontrak dan tenaga harian lepas yang sempat tertunda dibayarkan. Dana duka yang lama menggantung akhirnya ditunaikan. Termasuk pula kewajiban kepada pihak ketiga, pekerjaan yang sudah selesai, tetapi pembayarannya belum sempat dilakukan.
Di saat bersamaan, isu tunjangan ASN menjadi sorotan. Pemerintah Kota Bitung membedakan dengan tegas: THR dan TPP tahun 2025 bukan bagian dari utang lama. Keduanya adalah kewajiban rutin dan diselesaikan penuh pada tahun berjalan. Yang dibayar pada 2025 adalah sisa kewajiban tunjangan tertentu dari 2024—hak yang tertunda, bukan utang baru.
Langkah ini membuat 2025 terasa berat. Pembangunan tidak bisa melaju secepat harapan. Tetapi di balik angka-angka itu, pemerintah mencoba menata ulang fondasi: membersihkan neraca, menenangkan beban, dan menutup lubang lama agar tidak terus membesar.
Di sisi lain, beberapa capaian tetap muncul. Bitung meraih penghargaan di bidang pendidikan, pengelolaan BUMD, hingga tata kelola pajak daerah. Prestasi itu datang bukan dari lonjakan belanja, melainkan dari penataan sistem dan konsistensi kerja.
Catatan akhir tahun ini tidak hendak menyederhanakan persoalan. Membayar utang bukan prestasi, tapi keharusan. Namun memilih menyelesaikannya di tengah keterbatasan adalah keputusan politik dan administratif yang patut dicatat.
Tahun 2025 bagi Bitung adalah tahun membersihkan jejak. Tahun tanpa euforia besar, tapi penuh pekerjaan sunyi. Apakah langkah ini cukup untuk membuka jalan baru ke depan, waktu yang akan menjawabnya. Yang jelas, tahun ini kota ini memilih menutup yang tertunda sebelum berlari lebih jauh.(*)
About the Author
