Catatan Awal Tahun
Oleh Hesty Sondakh
Pagi tahun baru di Kota Bitung belum sepenuhnya bersih dari sisa-sisa pekerjaan lama. Di sejumlah kelurahan, jalan masih menunggu perawatan, lampu belum merata menyala, dan koneksi internet kerap putus-nyambung. Sementara di ruang-ruang birokrasi, ada catatan yang belum ditutup rapi: hak aparatur yang tertunda. Namun awal 2026 ini, Pemerintah Kota Bitung memilih tak menunggu waktu menghapusnya sendiri. Mesin pemerintahan dinyalakan sejak garis start.
Arah pembangunan pun ditegaskan bergeser. Tak lagi bertumpu di pusat kota, melainkan ditarik ke kelurahan, ke delapan kecamatan. Tempat pelayanan publik paling dekat dengan warga. Dalam APBD 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp200 juta untuk setiap kelurahan. Sebuah langkah yang selaras dengan misi membangun dari bawah demi pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Di atas kertas, kebijakan ini terdengar progresif. Di lapangan, ia menuntut satu hal yang sering kali absen: disiplin eksekusi.
Sejumlah program lama kembali dijalankan. Angkutan Harmonis, mikrolet gratis bagi anak sekolah, dilanjutkan. Pembagian seragam sekolah gratis tetap dipertahankan. Pemerintah juga menyiapkan penyediaan internet gratis di kelurahan-kelurahan yang selama ini masuk wilayah blank spot. Bagi kota industri dan pelabuhan seperti Bitung, konektivitas digital bukan lagi fasilitas tambahan, melainkan prasyarat dasar pelayanan publik dan aktivitas ekonomi.
Di bidang infrastruktur, fokus diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan jalan kota yang tersebar di seluruh wilayah, termasuk Lembeh Utara dan Lembeh Selatan. Sistem drainase diperbaiki untuk menekan risiko banjir. Lampu jalan dipasang di setiap kelurahan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kerja-kerja ini jarang menjadi tajuk utama, tetapi dampaknya langsung menyentuh kehidupan sehari-hari warga. Masalahnya, pekerjaan rutin semacam ini kerap terjebak pada pola tambal-sulam, bukan perencanaan jangka panjang yang terukur.
Sektor sosial tetap dijaga sebagai wajah empati pemerintah. Program dana duka dilanjutkan sebagai bentuk kehadiran negara di saat paling sunyi bagi warganya. Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas ditegaskan sebagai prioritas utama. Di bidang kesehatan, pemerintah berkomitmen menjamin akses layanan melalui program jaminan kesehatan, dengan catatan penting: kualitas pelayanan, khususnya di puskesmas, harus meningkat, bukan sekadar memenuhi laporan administratif.
Di bidang pendidikan, pemerintah menjanjikan penyediaan perlengkapan peserta didik di seluruh kecamatan serta dukungan biaya personel bagi siswa kurang mampu. Kebijakan ini penting, tetapi selalu rawan kehilangan makna jika pengawasan distribusi dan ketepatan sasaran tidak berjalan seiring.
Di tengah deretan program itu, satu isu lama mulai disentuh dengan nada yang lebih pasti. TTP ASN tahun 2024 yang sempat tertunggak disebut akan segera dibayarkan dalam waktu dekat. Pernyataan ini menjadi sinyal pemulihan relasi antara pemerintah dan aparatur. Sebab bagi ASN, TTP bukan sekadar angka di tabel anggaran, melainkan ukuran penghargaan atas kerja yang telah selesai bukan yang masih dijanjikan.
Daftar program strategis 2026 pun memanjang: pengadaan 18 unit rumpon untuk meningkatkan ekonomi nelayan, rekrutmen kepala RT guna memperkuat pelayanan di tingkat paling bawah, penerapan manajemen talenta sebagai upaya menegakkan meritokrasi ASN, pengembangan jaringan internet hingga wilayah blank spot, pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian produktif, hingga penguatan mitigasi bencana dan kebakaran lintas perangkat daerah.
Semua tampak lengkap. Bahkan nyaris terlalu lengkap. Di titik inilah kritik perlu diletakkan. Tantangan Pemerintah Kota Bitung bukan lagi merumuskan program, melainkan memilih mana yang benar-benar prioritas, mengukur dampaknya secara jujur, dan memastikan keberlanjutan. Terlalu sering, awal tahun dipenuhi janji, sementara akhir tahun ditutup dengan daftar pekerjaan yang sama.
Tancap gas memang perlu. Tetapi tanpa rem pengawasan dan peta jalan yang jelas, kecepatan justru bisa mengaburkan arah. Warga Bitung tidak hanya menunggu program diumumkan. Mereka menunggu bukti di jalan yang terang, layanan yang cepat, sinyal yang stabil, dan hak yang dibayar tepat waktu. Tahun baru baru saja dimulai. Selebihnya, waktu yang akan mencatat.(*)
About the Author
