JAKARTA — Di tengah dinamika sektor pertambangan rakyat yang kerap dihadapkan pada persoalan harga dan tata kelola, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, mengambil langkah konkret dengan menjajaki kerja sama strategis bersama PT Aneka Tambang Tbk.
- Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Jumat (10/4/2026), menjadi ruang dialog penting antara pemerintah daerah dan BUMN untuk membahas masa depan penambang rakyat, kelompok yang selama ini menjadi bagian penting dari denyut ekonomi lokal, namun belum sepenuhnya terlindungi.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Yulius menegaskan bahwa negara harus hadir memastikan hasil tambang masyarakat dihargai secara layak dan transparan. Ia menyoroti pentingnya standar harga yang jelas agar para penambang tidak terus berada dalam posisi lemah di rantai distribusi.
“Kita ingin penambang rakyat tidak lagi dirugikan. Hasil tambang mereka harus dihargai sesuai standar, termasuk mengacu pada standar internasional,” tegasnya.
Lebih dari sekadar harga, kerja sama ini juga diarahkan pada pembenahan tata kelola pertambangan rakyat. Pemerintah berharap Antam dapat berperan dalam memberikan dukungan teknis, edukasi, hingga pendampingan agar aktivitas pertambangan berjalan lebih aman, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Langkah ini menjadi harapan baru bagi para penambang di Sulawesi Utara bahwa kerja keras mereka di lapangan tidak lagi dihargai di bawah standar, melainkan mendapat pengakuan yang setara dengan kualitas yang dihasilkan.
Saat ini, pembahasan teknis kerja sama masih terus dimatangkan oleh tim ahli Antam bersama Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah pun memastikan proses ini berjalan hati-hati agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat.
Di tengah upaya tersebut, satu pesan menjadi jelas: pembangunan tidak hanya soal investasi besar, tetapi juga tentang memastikan kelompok kecil seperti penambang rakyat tidak tertinggal melainkan ikut tumbuh, sejahtera, dan terlindungi dalam sistem yang adil.
About the Author
