Sebuah catatan viralnya perjalanan Pansus DPRD Kota Bitung.
Oleh Hesty Sondakh, Jurnalis
Di tengah kata “efisiensi” yang terus digaungkan, keberangkatan Panitia Khusus DPRD Kota Bitung ke Bali terasa seperti jeda yang janggal. Ia resmi, tercatat, dan bisa dijelaskan. Tapi publik tak selalu membaca dari sisi administrasi. Mereka membaca dari rasa dan di situlah jarak mulai tercipta.
Pansus dibentuk untuk menguliti LKPJ Wali Kota 2025. Sebuah tugas yang semestinya menuntut ketelitian, ketegasan, dan kehadiran penuh di ruang-ruang persoalan. LKPJ bukan sekadar dokumen angka. Ia adalah laporan hidup tentang apa yang berhasil, apa yang gagal, dan apa yang masih tertunda. Maka ketika pembahasan itu justru dibawa jauh dari konteksnya, publik berhak bertanya: seberapa dekat para wakil ini dengan masalah yang sedang mereka nilai?
Studi banding kerap dijadikan alasan. Belajar dari daerah lain, mencari pembanding, memperkaya perspektif. Argumen yang sah. Tetapi sah tidak selalu berarti tepat. Apalagi ketika dilakukan di waktu yang sensitif saat masyarakat sedang dihadapkan pada berbagai keterbatasan, dan pemerintah sendiri berbicara soal penghematan.
Di sinilah etika mulai mengambil peran. DPRD bukan hanya lembaga yang bekerja dengan aturan, tetapi juga dengan persepsi. Mereka tidak hanya diawasi oleh mekanisme formal, tetapi juga oleh mata publik. Dan publik hari ini semakin kritis. Mereka tidak hanya bertanya “boleh atau tidak”, tetapi “perlu atau tidak”.
Yang menjadi soal bukan sekadar perjalanan itu sendiri, melainkan pesan yang ditinggalkannya. Ketika wakil rakyat terlihat jauh dari ruang persoalan, kepercayaan perlahan ikut menjauh. Bukan karena satu keputusan, tetapi karena akumulasi dari hal-hal kecil yang terasa tidak peka.
Dalam situasi seperti ini, DPRD sesungguhnya sedang diuji. Bukan oleh aturan, tetapi oleh kepercayaan. Sebab menjadi wakil rakyat bukan hanya tentang menjalankan fungsi, tetapi juga tentang menjaga rasa. Rasa bahwa mereka hadir di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan sikap yang tepat.
Dan mungkin, di tengah perjalanan yang jauh itu, ada satu hal yang perlu diingat: bahwa jarak dalam politik tidak selalu diukur dalam kilometer, tetapi dalam seberapa jauh seorang wakil rakyat tetap terhubung dengan rakyatnya.
About the Author
