BITUNG – Pemerintah Kota Bitung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Ruang SH Sarundajang, Rabu (13/5/2026), sebagai langkah memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah menurunnya dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Rapat tersebut dihadiri langsung Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, bersama Wakil Wali Kota, Randito Maringka, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Hengky Honandar menegaskan bahwa PAD menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Menurutnya, Kota Bitung harus terus menggali potensi pendapatan daerah agar tidak bergantung penuh pada dana transfer pemerintah pusat.
“Kota Bitung dituntut lebih mandiri dalam menggali potensi PAD agar tidak terus bergantung pada dana transfer pusat,” ujar Hengky.
Ia menambahkan, kondisi fiskal nasional yang diwarnai kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta lebih maksimal mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui pajak daerah, retribusi, dan sektor potensial lainnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bitung, Theo Rorong, SE, memaparkan bahwa dana transfer yang diterima Kota Bitung tahun 2026 sebesar Rp537,86 miliar, turun signifikan dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp691,06 miliar.
Meski demikian, realisasi PAD hingga 30 April 2026 menunjukkan tren positif. Tercatat PAD telah mencapai Rp37,84 miliar atau 36,39 persen dari target Rp104 miliar, meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp28,7 miliar.
Menurut Theo, peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya kepatuhan wajib pajak serta efektivitas program optimalisasi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak daerah yang hingga April 2026 telah terealisasi sebesar Rp31 miliar.
Selain itu, Pemerintah Kota Bitung juga mencatat peningkatan signifikan pada realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hingga 11 Mei 2026, realisasi PBB-P2 mencapai Rp8 miliar atau 41,28 persen dari target Rp19,39 miliar.
Program diskon PBB-P2 yang dijalankan pemerintah daerah dinilai memberi dampak positif terhadap peningkatan penerimaan. Sebanyak 18.360 SPPT memanfaatkan program tersebut dengan total pembayaran mencapai Rp2,61 miliar.
Pemerintah Kota Bitung berharap capaian positif ini dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun sehingga target PAD 2026 tercapai dan kemandirian fiskal daerah semakin kuat di tengah tantangan ekonomi nasional.
About the Author
