Dr. Magdalena Wullur SE, MM, MAP
MANADO – Dr. Magdalena Wullur, SE, MM, MAP, yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai dosen Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) sekaligus menjabat Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara, angkat bicara terkait pemberitaan yang menuding dirinya menerima gaji ganda.
Saat ditemui wartawan di Kantor KONI Sulut, Senin (22/12/2025), Dr. Magdalena menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan kesalahpahaman dan telah diklarifikasi oleh Indonesia Anti Korupsi (INAKOR) sehari setelah pemberitaan viral.
“Sudah diklarifikasi oleh INAKOR dan mereka menyampaikan bahwa persoalan ini dianggap selesai. Ada kesalahpahaman seolah-olah saya menerima gaji ganda, padahal sebagai staf khusus gubernur itu adalah tugas tambahan dan bukan pegawai tetap,” ujar Magdalena.
Ia menjelaskan, posisi staf khusus gubernur tidak menerima gaji sebagaimana pegawai struktural, melainkan honorarium yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan.
“Sebagai staf khusus gubernur, itu merupakan tugas tambahan. Artinya kami bukan pegawai tetap di sana, sehingga yang diterima bukan gaji, melainkan honor berdasarkan kegiatan,” tegasnya.
Menurut Magdalena, kebingungan masyarakat dapat dipahami, namun ia berharap persoalan tersebut tidak dipolitisasi atau diarahkan pada upaya pencemaran nama baik.
“Saya justru berterima kasih atas tudingan itu karena membuat INAKOR langsung melakukan klarifikasi. Ini menunjukkan adanya fungsi kontrol publik, keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pencegahan korupsi,” katanya.
Sebagai dosen, Magdalena menuturkan bahwa keterlibatannya di luar kampus sejalan dengan tugas tridharma perguruan tinggi, termasuk pengabdian kepada masyarakat. Ia juga menyebut Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi mendorong dosen aktif dalam kegiatan di luar kampus.
“Tugas dosen bukan hanya mengajar dan meneliti, tetapi juga mengabdi. Di mana pun kami berada, kami berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa banyak staf khusus di pemerintahan berasal dari kalangan akademisi yang memberikan kontribusi pemikiran teknokratik bagi kebijakan pemerintah.
“Pemerintah membutuhkan kajian dan pemikiran dari sisi akademik dan teknokratik. Itu sebabnya dosen sering diminta menjadi narasumber atau membantu pemerintah,” katanya.
Meski mengapresiasi langkah cepat klarifikasi dari INAKOR, Magdalena menyayangkan pemberitaan awal yang menurutnya tidak didahului konfirmasi kepadanya serta belum diturunkan hingga saat ini.
“Saya hanya mempertanyakan mengapa berita awal tidak dikonfirmasi ke saya terlebih dahulu dan mengapa sampai hari ini belum di-take down,” ujarnya.
Magdalena juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Utara atas beragam respons, termasuk dukungan yang muncul di kolom komentar media sosial.
“Banyak masyarakat yang memberikan penjelasan dan pembelaan. Itu luar biasa bagi saya,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Magdalena berharap ke depan insan pers dan lembaga pemantau antikorupsi dapat terus bersinergi membangun daerah.
“Saya berharap kita bisa duduk bersama, ngopi bersama, membahas bagaimana memajukan Sulawesi Utara secara berkelanjutan agar apa yang kita lakukan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tutupnya. (Dyppo)
About the Author
