BITUNG – Wali Kota Bitung Hengky Honandar membawa sejumlah persoalan yang dihadapi pemerintah daerah ke forum nasional dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026).
Mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”, Rakernas tersebut menjadi ruang pertemuan para wali kota dari berbagai daerah untuk membahas tantangan pemerintahan, penguatan pembangunan perkotaan, hingga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Grand City Hall, Medan, dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto. Hadir pula Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.
Dalam forum tersebut, Hengky menyoroti persoalan unfunded mandate, yakni penugasan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan program nasional tanpa dukungan pembiayaan yang memadai.
Persoalan ini menjadi perhatian karena pemerintah daerah harus memastikan berbagai program berjalan dengan baik, sementara kemampuan keuangan setiap daerah memiliki keterbatasan.
Sejumlah program nasional, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih, turut menjadi bagian dari pembahasan dalam forum Mayors Talk.
Menurut perspektif pemerintah daerah, pelaksanaan program nasional perlu diikuti pembagian kewenangan yang jelas serta dukungan anggaran yang seimbang. Dengan demikian, kebijakan pemerintah pusat dapat dijalankan secara optimal tanpa mengabaikan kapasitas fiskal daerah.
Persoalan tersebut menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan Rakernas XVIII APEKSI, mengingat pemerintah kota memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain membahas persoalan pembiayaan program nasional, Rakernas XVIII APEKSI juga menghasilkan 10 rekomendasi yang disepakati melalui sidang pleno untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Rekomendasi tersebut meliputi penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah, penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta fleksibilitas belanja daerah.
APEKSI juga mendorong penguatan tata kelola program strategis nasional di daerah, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta transformasi pemerintahan melalui digitalisasi pelayanan publik.
Aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan turut menjadi perhatian, bersamaan dengan penguatan ekonomi lokal, pembangunan inklusif, penataan ruang, kerja sama antardaerah, serta pembangunan kewilayahan.
Dua rekomendasi lainnya berkaitan dengan penguatan advokasi hukum dan kepastian regulasi serta pelibatan generasi muda dalam pembangunan kota secara berkelanjutan.
Kesepuluh rekomendasi tersebut mencerminkan beragam tantangan yang dihadapi pemerintah kota, mulai dari keterbatasan anggaran dan kebutuhan sumber daya manusia hingga peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengembangan ekonomi daerah.
Bagi Kota Bitung, berbagai isu tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pembangunan, terutama dalam memperkuat konektivitas wilayah, mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
Posisi Bitung sebagai salah satu kota strategis di kawasan timur Indonesia juga membuat kerja sama antardaerah dan pengembangan konektivitas menjadi bagian penting dalam melihat peluang pembangunan ke depan.
Melalui Rakernas APEKSI, pemerintah kota memiliki kesempatan untuk bertukar pengalaman, mempelajari pendekatan pembangunan dari daerah lain, sekaligus menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Partisipasi Kota Bitung dalam rangkaian kegiatan APEKSI tidak hanya diwakili oleh Wali Kota Hengky Honandar.
Ketua TP-PKK Kota Bitung Ellen Honandar Sondakh turut mengikuti Ladies Program yang berlangsung di Kota Medan pada hari yang sama.
Program tersebut mempertemukan para Ketua TP-PKK dan pendamping kepala daerah dari berbagai kota di Indonesia untuk mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas, memperluas jejaring, serta bertukar pengalaman.
Sejumlah agenda mencakup pengembangan kemampuan berbicara di depan publik, penguatan hubungan antardaerah, pemberdayaan perempuan, hingga promosi budaya dan kuliner daerah.
Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Ellen untuk memperluas wawasan dan membangun komunikasi dengan para perempuan dari berbagai daerah yang memiliki peran dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.
Penguatan jejaring perempuan dinilai memiliki arti penting dalam pembangunan daerah, terutama untuk mendorong pertukaran gagasan dan pengalaman yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga serta masyarakat.
Kehadiran Hengky dan Ellen dalam rangkaian kegiatan tersebut sekaligus memperlihatkan keterlibatan Bitung dalam dua aspek pembangunan yang saling melengkapi.
Hengky berpartisipasi dalam pembahasan mengenai pemerintahan dan arah pembangunan kota, sementara Ellen mengikuti kegiatan yang berfokus pada pengembangan kapasitas serta jejaring perempuan.
Rakernas XVIII APEKSI 2026 menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk menyampaikan berbagai tantangan pembangunan sekaligus menyatukan pandangan mengenai kebutuhan daerah di tengah perubahan kebijakan nasional.
Bagi Hengky Honandar, forum tersebut menjadi ruang untuk menyuarakan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya terkait keselarasan program nasional dengan kemampuan fiskal dan kewenangan pemerintah kota.
Sementara itu, partisipasi Ellen Honandar Sondakh dalam Ladies Program membuka peluang untuk memperkuat jejaring serta pertukaran pengalaman dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai rekomendasi yang disepakati dalam Rakernas diharapkan menjadi bahan komunikasi antara pemerintah kota dan pemerintah pusat dalam mencari solusi atas tantangan pembangunan perkotaan.
Pada akhirnya, manfaat forum nasional tersebut akan ditentukan oleh sejauh mana gagasan, rekomendasi, dan pengalaman yang diperoleh dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.
Bagi Kota Bitung, keikutsertaan dalam Rakernas XVIII APEKSI menjadi kesempatan untuk memperluas kolaborasi, memperjuangkan kepentingan daerah, serta memperkuat arah pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
About the Author
