MANADO – Musyawarah Kota (Muskot) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Manado yang digelar hari ini berlangsung ricuh. Belasan ketua Pengurus Bulutangkis (PB) melayangkan protes keras dan menilai pelaksanaan Muskot tersebut sarat persoalan hukum serta tidak sesuai dengan aturan organisasi.
Para pengurus PB menegaskan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan Muskot pada 8 Oktober 2025 yang diikuti oleh sebagian besar PB aktif di Kota Manado. Dalam Muskot tersebut, Mahmud Turuis terpilih sebagai Ketua PBSI Kota Manado. Namun hingga kini, hasil Muskot tersebut belum disahkan oleh Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Sulawesi Utara.
Alih-alih mengesahkan hasil Muskot 8 Oktober 2025, Pengprov PBSI Sulut justru menggelar Muskot ulang dengan alasan Muskot sebelumnya dinilai tidak sesuai dengan peraturan Pengurus Pusat (PP) PBSI. Pengprov berdalih sejumlah PB yang memberikan suara pada Muskot tersebut tidak memenuhi syarat atau telah dinonaktifkan berdasarkan ketentuan PP PBSI.
Ketua PB Nausat Rahmad Pakaya menilai langkah menggelar Muskot ulang tanpa kejelasan status Muskot sebelumnya merupakan bentuk pelanggaran aturan organisasi.
“Kami menilai Muskot hari ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Muskot tanggal 8 Oktober 2025 sudah sah dan demokratis, diikuti mayoritas PB aktif. Seharusnya Pengprov mengesahkan hasil tersebut, bukan malah membuat Muskot baru,” tegas Nausat.
Ia juga menilai Muskot yang digelar hari ini kembali bermasalah secara aturan. Bahkan, peserta yang mengikuti Muskot tersebut diduga bukan pengurus PB yang sah, melainkan mahasiswa dari salah satu universitas.
“Ini semakin memperkuat dugaan kami bahwa Muskot hari ini tidak memenuhi syarat. Pesertanya diduga mahasiswa, bukan pengurus PB yang memiliki hak suara,” tambahnya.
Kondisi ini semakin disorot karena pimpinan rapat Muskot juga merangkap sebagai Sekretaris PBSI Sulawesi Utara, yakni Dr. Donald K. Monintja, S.Sos. Hal tersebut dinilai para pengurus PB sebagai konflik kepentingan dan mencederai prinsip netralitas dalam pelaksanaan Muskot.
Belasan ketua PB yang hadir mendesak agar Pengprov PBSI Sulut dan Pengurus Pusat PBSI memberikan kejelasan serta kepastian hukum terkait keabsahan Muskot PBSI Kota Manado, guna menghindari konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu pembinaan atlet bulutangkis di daerah.
Sementara itu, Donald Monintja mengatakan bahwa pelaksanaan Muskot hari ini sudah sesuai aturan dan surat dari pengurus PBSI Pusat.
“Kami melaksanakan ini (Muskot) berdasarkan surat sekjen (sekretaris jenderal). Jadi apa yang kami lakukan ini hanya menindaklanjuti apa yang ditegaskan oleh sekjen dan bukan semata-mata kemauan kami. Kalaupun ada terjadi diskusi dan aksi dari teman-teman PB di Manado, kami hanya menunggu surat tindak lanjut dari PP,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, suasana Muskot masih diwarnai perdebatan dan penolakan dari sejumlah pengurus PB. (Dyppo)
About the Author
