MANADO- Di tengah derasnya arus kritik, masukan, hingga harapan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memilih untuk tidak sekadar mendengar, tetapi merespons dengan kerja nyata.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, Pemprov Sulut menegaskan bahwa setiap aspirasi publik menjadi bagian penting dalam arah pembangunan daerah.
“Aspirasi masyarakat adalah energi bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik. Semua program prioritas saat ini sedang berjalan dalam tahapan yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan,” demikian penegasan yang disampaikan pemerintah provinsi.
Di balik pernyataan itu, sejumlah indikator makro mulai menunjukkan hasil. Pada Triwulan IV 2025, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 5,66 persen (c-to-c), dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp204,75 triliun, sebuah capaian yang mencerminkan fondasi ekonomi yang terus menguat.
Namun, bagi pemerintah, angka bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
Di sektor infrastruktur, perbaikan jalan provinsi terus digenjot, terutama pada jalur logistik dan akses ekonomi warga. Alat berat diturunkan, perbaikan dilakukan bertahap, dan konektivitas antarwilayah diperkuat sebagai bagian dari visi besar menjadikan Sulawesi Utara sebagai hub logistik di kawasan timur Indonesia.
Sementara itu, di sektor sumber daya manusia, langkah-langkah strategis mulai terlihat. Ratusan lulusan vokasi diberangkatkan magang ke Jepang, investasi tumbuh hampir 10 persen, dan pembangunan institusi pendidikan seperti SMA Taruna Nusantara di Langowan serta Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Manado menjadi sinyal keseriusan membangun masa depan.
Di sektor yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, pertanian dan perikanan, pemerintah juga memperlihatkan keberpihakan. Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 128,50 pada Februari 2026 menjadi indikator bahwa petani masih berada dalam posisi yang menguntungkan. Bantuan alat mesin pertanian, optimalisasi ribuan hektare lahan, hingga penguatan sektor kelautan melalui armada tangkap dan cold storage terus didorong.
Tak kalah penting, layanan dasar tetap menjadi prioritas tanpa kompromi. Dari penghargaan Universal Health Coverage (UHC) hingga hadirnya kapal klinik di wilayah kepulauan seperti Sangihe dan Talaud, pemerintah berupaya memastikan bahwa layanan kesehatan menjangkau hingga titik terluar.
Di bidang pendidikan, revitalisasi sekolah dan penyaluran beasiswa menjadi langkah konkret agar tidak ada anak Sulawesi Utara yang tertinggal.
Sementara itu, dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, pemerintah menjalankan berbagai intervensi. Gerakan pangan murah digelar di ratusan titik, sementara akses listrik 24 jam di pulau-pulau terluar menjadi bukti nyata kehadiran negara di wilayah yang selama ini kerap terpinggirkan.
Semua langkah ini, menurut pemerintah, tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan sinergi, semangat mapalus, dan gotong royong antara pemerintah dan masyarakat.
Pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang program yang dirancang di atas kertas. Ia diuji di lapangan—di jalan yang diperbaiki, di harga yang stabil, di layanan yang dirasakan, dan di kepercayaan publik yang terus dijaga.
Dan di Sulawesi Utara, proses itu sedang berjalan. Perlahan, terukur, namun pasti.(*)
About the Author
