BITUNG — Pemerintah Kota Bitung resmi menerapkan kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari transformasi budaya kerja di lingkungan birokrasi. Melalui Surat Edaran Nomor 000.8/354/WK Tahun 2026, ASN kini diperbolehkan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) satu hari dalam sepekan, yakni setiap hari Jumat.
Kebijakan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah strategis untuk menjawab tuntutan zaman di mana efektivitas kerja tidak lagi semata diukur dari kehadiran fisik, tetapi dari hasil dan kinerja nyata.
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, menegaskan bahwa fleksibilitas kerja bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Fleksibilitas ini bukan untuk mengurangi tanggung jawab, tetapi untuk meningkatkan efektivitas kerja. Yang paling penting adalah hasil dan pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujar Hengky.
Dalam skema yang diterapkan, ASN akan menjalankan sistem kerja kombinasi antara Work From Office (WFO) dan WFH. Komposisi kehadiran diatur secara proporsional oleh masing-masing perangkat daerah, dengan porsi sekitar 25 persen bekerja di kantor dan 75 persen bekerja secara fleksibel, menyesuaikan kebutuhan organisasi.
Di balik kebijakan ini, ada tujuan besar yang ingin dicapai. Pemerintah Kota Bitung mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis digital. Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), e-office, hingga tanda tangan digital menjadi tulang punggung dalam memastikan layanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.
Tak hanya itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan biaya operasional pemerintah, mulai dari penggunaan listrik, air, hingga bahan bakar minyak (BBM). Mobilitas ASN yang berkurang juga dinilai berkontribusi terhadap penurunan polusi serta mendorong gaya hidup yang lebih sehat.
Namun demikian, tidak semua ASN dapat menikmati kebijakan ini. Sejumlah unit layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan bekerja di kantor. Mulai dari pejabat pimpinan tinggi, camat, lurah, tenaga kesehatan, hingga petugas layanan darurat, kebersihan, dan administrasi kependudukan tetap menjalankan tugas secara langsung demi menjaga kualitas pelayanan.
Dalam kondisi tertentu, ASN yang sedang menjalankan WFH juga dapat dipanggil sewaktu-waktu untuk hadir di kantor atau lapangan, menyesuaikan kebutuhan organisasi.
Pemerintah juga menekankan efisiensi dalam berbagai aspek, termasuk pembatasan perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri. ASN pun didorong untuk mulai beralih menggunakan transportasi umum atau kendaraan ramah lingkungan.
“Perubahan ini harus diikuti dengan disiplin dan tanggung jawab yang lebih tinggi. ASN harus menjadi contoh dalam beradaptasi dengan sistem kerja modern,” tambah Hengky.
Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada 2 April 2026 dan akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan. Hasil efisiensi anggaran yang diperoleh nantinya akan dialihkan untuk membiayai program prioritas daerah, khususnya yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di tengah perubahan ini, satu pesan yang ingin ditegaskan: birokrasi harus bergerak mengikuti zaman. Dan di Kota Bitung, langkah itu kini mulai dijalankan perlahan, tapi pasti.
About the Author
