Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus
MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bergerak cepat merespons gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah tersebut pada Kamis pagi (2/4/2026), dengan langsung mengaktifkan posko tanggap darurat dan mengoordinasikan evakuasi warga di daerah terdampak.
Gempa yang berpusat di laut, sekitar 129 kilometer tenggara Bitung, sempat memicu peringatan dini tsunami. Kenaikan muka air laut terpantau di beberapa wilayah, masing-masing 0,3 meter di Halmahera Barat dan 0,2 meter di Bitung.
Di tengah situasi tersebut, laporan awal mencatat satu korban jiwa di Manado, tepatnya di Kelurahan Sario Utara, akibat tertimpa reruntuhan bangunan.
Gubernur Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay langsung menginstruksikan langkah cepat penanganan bencana, mulai dari aktivasi pusat komando hingga koordinasi lintas sektor.
Melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), Pemprov Sulut memantau perkembangan situasi secara real-time, sekaligus memastikan sinergi antara berbagai pihak, termasuk BMKG, BNPB, BPBD kabupaten/kota, serta unsur TNI dan Polri.
“Seluruh jajaran diminta bergerak cepat, memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, serta melakukan pendataan secara menyeluruh,” tegas Gubernur Yulius.
Pemerintah juga menginstruksikan evakuasi warga yang berada di wilayah pesisir menuju titik aman, sembari memastikan ketersediaan lokasi pengungsian yang layak.
Pendataan awal menunjukkan adanya kerusakan di sejumlah fasilitas publik dan permukiman warga, mulai dari kantor pemerintahan, rumah sakit, rumah ibadah, hingga rumah penduduk di wilayah Minahasa, Bitung, dan Tomohon.
Selain penanganan teknis di lapangan, pemerintah juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang akurat. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, namun tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.
Gubernur Yulius juga telah melaporkan kejadian ini kepada pemerintah pusat, sekaligus memastikan proses pendataan terus berjalan di 15 kabupaten/kota terdampak.
Di tengah situasi darurat ini, Pemprov Sulut menegaskan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada penanganan awal, tetapi juga mempercepat pemulihan pascabencana, termasuk perbaikan infrastruktur dan bantuan bagi masyarakat terdampak.
Sebab dalam kondisi seperti ini, kecepatan dan ketepatan langkah menjadi penentu—bukan hanya untuk merespons bencana, tetapi juga untuk menjaga harapan masyarakat tetap hidup.
About the Author
